Rembang, Rembangcyber.net – Nelayan jaring tarik berkantong (JTB) di Kabupaten Rembang merasa lega, setelah pemerintah menunda kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) pada tahun 2025 mendatang.
PIT sendiri adalah penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan, dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, sekaligus pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Asosiasi Nelayan JTB Bhaita Adiguna Kabupaten Rembang, Lestari Priyanto menjelaskan mayoritas nelayan belum memahami maksud dari kuota penangkapan ikan terukur.
“Yang masih menjadi ganjalan terkait dengan pemberlakuan kuota. Pemahaman nelayan dengan kuota sendiri masih simpang siur. Nelayan belum paham betul, kuota ini maksudnya apa dan manfaatnya bagi nelayan apa,” tuturnya, Jum’at (15 Desember 2023).
Kalau ada pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota, menurutnya nelayan merasa terbebani. Tapi ia bersyukur ketentuan tersebut ditunda sampai tahun 2025.
Pihaknya mengucapkan terima kasih atas upaya Presiden maupun Kementerian Kelautan Dan Perikanan menunda PIT. Harapannya dapat dievaluasi lebih lanjut.
“Semoga ada evaluasi, yang terpenting muara tujuannya demi kesejahteraan nelayan itu sendiri,” tandas Lestari.
Lebih-lebih saat ini nelayan kapal jaring tarik berkantong masih menghadapi sejumlah masalah, seperti tingginya pendapatan negara bukan pajak (PNBP) hasil tangkapan 10 % dan harga ikan di pasaran terus merosot.
“Faktor-faktor seperti ini mohon menjadi pertimbangan pemerintah, agar beban nelayan tidak semakin berat,” terangnya.
Meski demikian, Lestari Prianto menegaskan bahwa kalangan nelayan yang tergabung dalam Asosiasi Bhaita Adiguna tetap berkomitmen mendukung program pemerintah, menyukseskan Pemilu 2024 bisa berlangsung damai, tidak ada aksi anarkis dan menolak berita-berita hoaks.
“Kita junjung tinggi Kamtibmas. Semoga Indonesia selalu aman dan damai,” pungkas pria yang akrab disapa Ri’ok ini. Red
