REMBANGCYBER.NET, KOTA – Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Rembang melakukan deklarasi anti-politik uang di Gedung YKM NU, Sawahan, Rembang, Rabu (28/10/2020).
Deklarasi sekaligus apel virtual satuan tugas anti-politik uang ini dilakukan antara lain untuk merawat cita-cita demokrasi di antaranya partisipasi masyarakat dan persamaan hak. Selain itu, juga untuk menjaga tingkat mutu demokrasi yang belakangan ini terus digempur oleh praktek politik uang.
Apel diikuti oleh 50 orang sesuai protokol kesehatan untuk pertemuan di dalam ruangan, sedangkan apel virtual diikuti oleh anggota dan kader Gerakan Pemuda Ansor. Tampak hadir, di antaranya Pjs Bupati Rembang Imam Masykur, Wakapolres Rembang Komisaris Tamlikan, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang Totok Suparyanto. Kemudian, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Rembang, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, dan organisasi kepemudaan seperti Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah.
Inspektur apel yang Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Mujiburrohman mengatakan, beberapa survei mengetengahkan tingkat penerimaan politik uang yang masih tinggi.
“Karena tingkat penerimaan politik uang masih tinggi, maka Gerakan Pemuda Ansor melakukan upaya agar politik uang bisa ditekan, sehingga mutu demokrasi terjaga,” katanya.
Pejabat sementara Bupati Rembang Imam Masykur menyatakan mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Gerakan Pemuda Ansor dan Nahdlatul Ulama. “Apel virtual dan deklarasi anti-politik uang yang diinisiasi oleh Gerakan Pemuda Ansor ini kita apresiasi.
Setidaknya ini meringankan beban Bawaslu karena terbatas jumlahnya,” katanya. Wakapolres Rembang Komisaris Tamlikan pun mengapresiasi deklarasi dan satuan tugas anti-politik uang yang digelar oleh GP Ansor, sebagai upaya untuk membangun demokrasi positif.
“Apa yang dilakukan oleh GP Ansor dengan deklarasi anti-politik uang, juga bisa dilakukan oleh unsur masyarakat lainnya,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang Totok Suparyanto menambahkan, pihaknya menjalin nota kesepahaman pengembangan pengawas partisipatif dengan PC GP Ansor Rembang.
“Pengawas partisipatif sifatnya mendukung kerja-kerja pengawasan. Jumlah kader Ansor ribuan. Dimulai dari sendiri, Ansor bisa menjadi penangkal praktek politik uang,” ujarnya.
Ketua PC GP Ansor Kabupaten Rembang Muhammad Nadhif Shidqi dalam deklarasinya, mengajak mengawal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang bersih dari praktek politik uang.
“Tidak menggunakan politik uang sebagai sarana meraih suara pemilih karena mencederai integritas dan kedaulatan rakyat,” lanjutnya.
Pihaknya juga mengajak pemilih untuk menentukan pilihan secara cerdas berdasarkan program kerja dan bukan karena politik uang. “Mendukung kerja pengawasan dan penanganan pelanggaran oleh lembaga pengawas Pemilu terhadap politik uang,” sambungnya.
Satgas Anti-Politik Uang Gerakan Pemuda Ansor tidak akan melakukan intimidasi, kekerasan, atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang. (Rom)
