REMBANGCYBER.NET, KOTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus sengketa gugatan Pilkada Kabupaten Rembang melalui putusan dismissal pada Selasa (16/2/2021). Dari total 130 permohonan sengketa Pilkada, ada 87 daerah yang akan diputus melalui sidang dismissal salah satunya gugatan Pilkada Rembang.
Terkait hal tersebut, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah selaku salah satu partai pengusung Paslon Abdul Hafidz – Muhammad Hanies Cholil Barro’ (Hafidz – Hanies) pada Pilkada 9 Desember 2020 silam, optimis MK akan menolak seluruh gugatan yang dimohonkan Paslon Nomor Urut 1 Harno – Bayu Andriyanto.
“Kami optimis, MK akan menolak permohonan Paslon Harno – Bayu,” tegas Ketua DPC PDIP Rembang, M Ridwan, Senin (15/2/2021).
M Ridwan yang juga berlatar belakang advokat mengaku ada 2 alasan mendasar mengapa Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak permohonan Harno-Bayu.
“Pertama, pemohon yakni pasangan calon Harno-Bayu melalui dalil-dalilnya sudah jelas menyebutkan pelanggaran administrasi, bukan perselisihan hasil Pilkada. Padahal dalam Pasal 134 ayat 1 UU Pilkada, kewenangan menerima pelanggaran administrasi berada di tangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu),” terangnya.
Pemohon, lanjut dia, nyata-nyata mengakui dan meyakini bahwa kejadian dan peristiwa yang didalilkan adalah pelanggaran administrasi.
“Dengan demikian, menurut keyakinan hukum yang kami miliki, MK tidak berwenang mengadili permohonan pemohon tersebut sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan sehingga akan menolaknya,” imbuhnya lagi.
Alasan kedua, imbuh Ridwan, selisih suara antara pasangan pemenang Hafidz-Hanies dengan pasangan Harno-Bayu mencapai 5.501 suara atau 1,3%.
“Jika dikaitkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Rembang sebanyak 641.647 orang, untuk pengajuan permohonan, sesuai PMK nomor 8 Tahun 2020 seharusnya selisih suara paling banyak 1%. Maka kedudukan pemohon tidak memenuhi syarat formil dan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Dengan demikian maka MK akan menolaknya,” tegasnya.
Atas dua alasan tersebut, lanjut Ridwan, DPC PDIP Kabupaten Rembang selaku partai pengusung Paslon Hafidz-Hanies yang juga dipercaya untuk mengawal seluruh proses persidangan sengketa Pilkada di MK melalui Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDI Perjuangan, optimis permohonan Paslon Harno – Bayu akan ditolak.
“Sesuai keyakinan hukum kami, kami optimis permohonan Paslon nomor urut satu ditolak. Kita tunggu saja besok,” tegasnya.
Pada sidang sebelumnya kuasa hukum Pasangan Calon Abdul Hafidz-Hanies Cholil Barro’ selaku pihak terkait, Paskaria Tombi dari BBHAR DPP PDIP juga memohon kepada majelis hakim MK untuk mengabulkan eksepsi pihak terkait (Paslon Hafidz-Hanies) dan menolak permohonan pemohon (Paslon Harno-Bayu).
Hasil Pilkada Rembang sendiri dimenangkan Paslon Hafidz- Hanies dengan selisih 5.501 suara. Pasangan Harno-Bayu mendapatkan 208.736 suara dan pasangan Hafidz-Hanies memperoleh 214.237 suara.
Ridwan menambahkan, pihaknya juga telah menyiapkan syukuran kemenangan Paslon Hafidz-Hanies dengan menggelar bakaran ikan di kantor DPC PDIP Rembang dengan peserta terbatas dan penerapan protokol kesehatan secara ketat pada Ahad, 21 Februari mendatang. Rom
