 |
| Warga demo di depan Kantor DPRD Rembang. (Rom/Rembangcyber) |
REMBANGCYBER, KOTA – Puluhan warga Desa Sale Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, menggelar aksi demo di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang, Senin (12/11/2018).
Mereka memprotes dugaan pencemaran lingkungan yang menimbulkan bau busuk oleh perusahaan penyamakan kulit UD Alkuba yang beroperasi di desa setempat.
Massa berorasi dan menggelar aksi teatrikal sambil membentangkan spanduk bertuliskan “Bertahun-tahun kami tersiksa limbah Alkuba”. Mereka juga mengenakan masker sebagai simbol protes terhadap busuk yang membuat mereka meradang.
Koordinator aksi, Bambang Sembodo mengatakan, aksi ini merupakan buntut kekecewaan warga yang sudah bertahun-tahun harus bertahan dengan bau busuk.
“Permintaan kami sederhana, untuk menghilangkan bau busuk dari perusahaan. Setiap hari ini tercium baunya,” kata Bambang.
Bambang menambahkan, warga sudah berulang kali mengeluhkan permasalahan bau busuk tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), namun hanya dijanjikan akan dilakukan uji laboratorium.
“Kami kemarin datang ke DLH, dijanjikan akan dilakukan uji lab terlebih dahulu. Sampai kapan? Kami berharap DPRD ini bisa memfasilitasi kami untuk bisa menggelar kesepakatan dengan perusahaan terkait,” imbuhnya.
Kemarin, tambah Bambang lagi, sempat bupati mendatangi perusahaan itu. Saat didatangi bau busuknya hilang gak ada.
“Nah itu nyatanya bisa hilang. Tapi setelah Pak Bupati pulang, muncul lagi baunya. Ini tadi kami sebelum berangkat ke DPRD, baunya menyengat,” tambahnya lagi.
Kepada massa pendemo, Ketua DPRD Rembang, Majid Kamil berjanji akan mengambil langkah-langkah terbaik setelah mendapatkan informasi secara utuh baik dari masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup maupun pabrik pengolahan kulit.
“Kami mendorong supaya pengusaha mengolah limbah dengan benar, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif. Tadi kepala DLH kan nggak hadir, makanya akan kami undang di lain hari. Kita nggak bisa langsung memutuskan hari ini. Apalagi DPRD kan bukan pelaku seperti pemerintah. Kita sebatas menyarankan dan memfasilitasi pertemuan. Semoga segera ada solusi, “ ucap Majid Kamil. (Rom)
