REMBANG,RC - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memasang target tingkat partisipasi pemilih hingga 77,5% pada Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Demikian dikatakan Komisioner KPU Jateng Divisi Sosialisasi, Wahyu Setiawan dalam acara Focus Group Discussion (FGD) di Gedung Hijau, Kompleks Rumah Dinas Wakil Bupati Rembang, Kamis (5/11).
“KPU Pusat targetkan tingkat partisipatif 77,5 %. Dibutuhkan upaya maksimal untuk mewujudkan itu," ucap Wahyu.
FGD digagas oleh KPU Jateng bertujuan mencari masukan dan saran dari para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota. Dari setiap kabupaten/kota diundang unsur KPU Kab/Kota, Desk Pilkada, PWI, Gabungan Organisasi Wanita, PC Nahdhatul Ulama, PD Muhammadiyah, Dewan Gereja, dan KNPI.
Ketua KPU Rembang, Minanus Su'ud mengatakan rata-rata peserta mengeluhkan maraknya politik uang yang berjalan secara massif terutama dalam Pemilu Legislatif lalu. Hal ini sangat dimungkinkan akan terjadi juga dalam Pilkada kali ini.
"Money politik masih menjadi momok demokrasi. PR kita adalah bagaimana merubah cara pandang pemilih agar tidak tergantung money politik. Karena tingkat partisipasi berbanding lurus dengan money politik sehingga kualitas demikrasi dipertanyakan," ucapnya.
Su'ud menambahkan dibutuhkan kerjasama antara KPU, stakeholder, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat terkait bahaya politik uang yang jelas-jelas akan merusak sendi-sendi kehidupan demokrasi. (AM)
 |
| FGD di Gedung Hijau, Kamis (5/11) |
“KPU Pusat targetkan tingkat partisipatif 77,5 %. Dibutuhkan upaya maksimal untuk mewujudkan itu," ucap Wahyu.
FGD digagas oleh KPU Jateng bertujuan mencari masukan dan saran dari para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota. Dari setiap kabupaten/kota diundang unsur KPU Kab/Kota, Desk Pilkada, PWI, Gabungan Organisasi Wanita, PC Nahdhatul Ulama, PD Muhammadiyah, Dewan Gereja, dan KNPI.
Ketua KPU Rembang, Minanus Su'ud mengatakan rata-rata peserta mengeluhkan maraknya politik uang yang berjalan secara massif terutama dalam Pemilu Legislatif lalu. Hal ini sangat dimungkinkan akan terjadi juga dalam Pilkada kali ini.
"Money politik masih menjadi momok demokrasi. PR kita adalah bagaimana merubah cara pandang pemilih agar tidak tergantung money politik. Karena tingkat partisipasi berbanding lurus dengan money politik sehingga kualitas demikrasi dipertanyakan," ucapnya.
Su'ud menambahkan dibutuhkan kerjasama antara KPU, stakeholder, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat terkait bahaya politik uang yang jelas-jelas akan merusak sendi-sendi kehidupan demokrasi. (AM)
Kirim Komentar: